BANTEN.PUSARAN.CO – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang memantau penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023, bertempat di PT Pos Tigaraksa, Selasa (9/5/2023).
Penyaluran bantuan melalui PT POS Indonesia dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan pangan tepat sasaran. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/KS.03.03/K/4/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor: 71/KS.03.03/K/3/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2023.
“Hari ini kami DPKP Kabupaten Tangerang pantau langsung penyaluran cadangan pangan pemerintah berupa bantuan pangan ayam beku dan telur kepada keluarga rentang stunting,” uar Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisna.
Kadis DPKP menyampaikan, pengelolaan cadangan pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi.
Maka dari itu, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Pemberian Bantuan Pangan (PBP) agar dapat mengurangi beban pengeluaran penerima bantuan sebagai upaya untuk menangani kerawanan pangan, kemiskinan, stunting dan gizi buruk.
Menurut data dari BNBA KRS (Keluarga Resiko Stunting) pemutakhiran PK-22 BKKBN tahun 2023, untuk pemberian Bantuan Pangan (PBP) berupa daging ayam dan telur ayam ditargetkan kepada 1.446.089 KRS (Keluarga Resiko Stunting) se-Indonesia.
“Untuk wilayah Kabupaten Tangerang ditargetkan sebanyak 17.707 Keluarga Rentang Stunting akan menerima bantuan,” ucapnya.
Selain itu, katanya, setiap KRS penerima manfaat akan mendapatkan satu paket bantuan berisikan 1 tray telur ayam ras (10 butir) dan 1 ekor daging ayam beku (0.9-1 kg) yang di dimasukan ke dalam tas kain/goody bag. Badan Pangan Nasional juga telah menugasi ID Food selaku holding pangan dari BUMN untuk menyediakan komoditas tersebut dan distribusinya akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia.
“Kalau untuk Pemerintah Kabupaten/kota, kita hanya melakukan monitoring terkait penyaluran di wilayah,” katanya. (red/rls)
